Bursakota.co.id, Aceh Utara – Tokoh masyarakat Aceh Utara Haji Muhammad (HM) Yusuf Hasan meminta pembangunan perbaikan proyek bendungan Krueng Pase tidak hanya janji manis politik, akan tetapi harus mampu direalisasikan sesegera mungkin dengan kerja nyata.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menanggapi apa yang diutarakan oleh Anggota DPD RI Abdullah Puteh saat meninjau lokasi proyek bendungan Krueng Pase yang mangkrak hingga menyebabkan petani di 9 kecamatan tidak dapat bertani sejak tiga tahun lalu.
“Proyek bendungan Krueng Pase yang mangkrak ini jangan dijadikan bahan politik untuk mendapatkan suara rakyat. Kondisi saat ini sudah darurat, sehingga dibutuhkan penanganan yang serius untuk melanjutkan proyek tersebut,” kata HM Yusuf Hasan di Aceh Utara, Jumat (22/9/2023).
Dikatakan HM Yusuf Hasan, anggota DPD RI yang juga merupakan mantan Gubernur Aceh tersebut mengatakan proyek bendungan Krueng Pase akan dilanjutkan dan selesai pada 2024 mendatang, namun dirinya belum bisa memastikan tanggal dan bulan berapa proyek tersebut selesai diperbaiki dan dipergunakan kembali untuk mengaliri air ke sawah-sawah milik petani di daerah itu.
“Saya sempat bertanya, kapan selesainya proyek ini. Namun hanya dijawab pada tahun 2024 tanpa memberi kepastian. Kami mengapresiasi Abdullah Puteh yang ikut mengawasi proyek tersebut, namun jangan sampai hanya seperti janji-janji manis politik saja untuk meraih empati dari masyarakat,” ujarnya.
Perlu diketahui, kata HM Yusuf Hasan, pembangunan Bendungan Krueng Pase yang mangkrak tersebut mengakibatkan petani di sembilan kecamatan tidak dapat bertani.
“Kondisi Bendungan Krueng Pase yang mangkrak sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di sembilan kecamatan baik di Kabupaten Aceh Utara maupun Kota Lhokseumawe, mengingat mata pencaharian warga setempat adalah dari sektor pertanian,” kata HM Yusuf Hasan.
Akibat mangkraknya proyek tersebut, kata HM Yusuf Hasan, ribuan nasib petani yang ada di delapan kecamatan di wilayah Aceh Utara yakni Kecamatan Matangkuli, Tanah Luas, Nibong, Meurah Mulia, Syamtalira Aron, Samudera, Syamtalira Bayu dan Tanah Pasir serta Kecamatan Blang Mangat di Kota Kota Lhokseumawe harus menelan pahit.
Dikatakan HM Yusuf Hasan, proyek Bendungan Krueng Pase yang berada di perbatasan Desa Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia dan Desa Maddi Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara tersebut sudah mulai dibangun sejak Oktober 2021.
Namun, hingga bulan Mei 2023 proyek multiyears atau ahun jamak tersebut yang ditender Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh pada tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp 44.8 miliar dengan bersumber dana dari APBN itu masih mangkrak dan terkesan adanya pembiaran hingga sebanyak 8.922 hektare sawah tidak dapat digarap.
“Pembangunan perbaikan Bendungan Krueng Pase paska banjir besar melanda Aceh Utara pada tahun 2021 lalu hingga kini belum rampung dikerjakan, bahkan proyek tersebut sudah dihentikan akibat kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pembangunan tersebut,”ujarnya.
Dikatakan HM Yusuf Hasan, Balai Irigasi Wilayah Sungai Sumatera Wilayah Aceh harus segera mungkin mempercepat pengerjaan bendungan Krueng Pase agar dapat difungsikan oleh petani di sembilan kecamatan.
“Kepala satuan kerja Balai Irigasi Sumatera Wilayah Aceh telah memutuskan kontrak pada akhir maret 2023 dengan PT. Rudi Jaya Jawa timur, sebagai Rekanan pada Proyek Pengerjaan Bendungan Krueng Pase, pemutusan kontrak akibat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang tertuang dalam kontrak kerja yang disepakati,”katanya.
Menurut HM Yusuf Hasan, hal tersebut sangat merugikan masyarakat petani di delapan Kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe.
“Petani di kawasan ini sudah tiga tahun tidak bisa turun ke sawah akibat lambannya pembangunan bendungan tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak,” katanya.
HM Yusuf mendorong Pj Bupati Aceh Utara untuk mengawasi Balai Irigasi BWS agar mempercepat proses kontrak baru dengan perusahaan yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga tahun ini bendungan tersebut bisa diselesaikan dan masyarakat dapat kembali turun ke sawah sesuai harapan.
“Sangat disayangkan proyek tersebut hanya 16 persen saja yang baru dikerjakan selama tiga tahun dari kontrak tahun jamak dengan nilai total kontrak Rp44 miliar. Kondisi ini sangat merugikan warga di kawasan tersebut yang rata-rata mata pencariannya adalah sebagai petani,”pungkasnya.
HM Yusuf Hasan juga menyayangkan mangkraknya proyek pembangunan bendungan Krueng Pass yang dinilai lemahnya pengawasan pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Aceh.
“Proyek ini mangkrak karena lemahnya pengawasan pemerintah, sehingga proyek pembangunan bendungan Krueng Pase yang sudah berjalan tiga tahun baru dapat diselesaikan sekitar 16 persen,” ujarnya.
HM Yusuf Hasan menambahkan, peran dan ketegasan pemerintah sangat diperlukan agar kontraktor-kontraktor yang bermasalah atau nakal tidak dapat semena-mena untuk ikut tender proyek. Jika terus dibiarkan, maka masyarakat yang pastinya akan menjadi korban dari kontraktor nakal tersebut.
“Saya juga meminta Pj Gubernur Aceh membuka mata dan hati untuk turun langsung melihat kondisi Bendungan Krueng Pase dan masyarakat di wilayah tersebut yang telah dimiskinkan oleh kontraktor nakal tersebut,” katanya.
HM Yusuf Hasan berharap proyek pembangunan bendungan Krueng Pase dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan agar petani di sembilan kecamatan tersebut dapat bercocok tanam kembali, sehingga perekonomian masyarakat bisa tumbuh.
“Proyek pembangunan bendungan Krueng Pase ini memang dari APBN, namun pengawasan dari pemerintah daerah juga diperlukan. Semoga proyek ini segera ditender kembali dan warga bisa mencari nafkah,” tutup HM Yusuf Hasan. (Bk/Dedy)
