Jakarta – Meski bidang kesehatan tidak termasuk dalam 5 pilar percepatan pembangunan di Natuna oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun Bupati Natuna, Wan Siswandi tetap memprioritaskan sektor kesehatan bagi masyarakatnya. Hal ini terlihat dari keinginannya untuk menjadikan RSUD Natuna menjadi tipe B.
Untuk mencapai target tersebut, Wan Siswandi didampingi Sekda Natuna, Boy Wijanarko dan Kadis Kesehatan Hikmat Aliansyah membawa pengajuan tersebut dan disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi dan Sesdirjen Yankes, Azhar Jaya di Kantor Kemenkes Jakarta, Kamis (2/6).
Dalam pertemuan tersebut, Wan Siswandi mengutarakan kepada Menkes, bahwa Natuna yang letak geografisnya berada di perbatasan wilayah NKRI dan jauh dari kota lain hanya memiliki Rumah Sakit daerah dengan tipe C berkapasitas 100 tempat tidur dan kekurangan dokter spesialis.
“Harapan kami, RSUD Natuna menjadi tipe B, yang lengkap dengan sarana dan prasarana medis, agar masyarakat Natuna dapat berobat di Natuna saja tanpa harus dirujuk ke luar daerah,” ungkap Wan Siswandi kepada Menkes Budi Gunadi.
Untuk menjadikan RSUD Natuna dari tipe C menjadi tipe B, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh RSUD Natuna, seperti penambahan ruang inap pasien dari 100 tempat tidur menjadi 200 tempat tidur, kelengkapan peralatan kesehatan, obat-obatan dan yang terpenting adanya beberapa dokter spesialis.
“Oleh sebab itu saya menjumpainya bapak Menkes Budi Gunadi untuk meminta pihak Kemenkes membantu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh RSUD agar bisa menjadi tipe B. Kalau sudah tipe B, masyarakat yang sakit parah tidak perlu harus jauh-jauh dirujuk di rumah sakit lain,” ungkapnya.
Selain itu, kata Wan Siswandi, hal ini juga untuk persiapan kedepan mengingat akan bertambahnya prajurit TNI yang bertugagas di Natuna, sehingga RSUD harus memadai untuk mendukung sektor pertahanan tersebut.
“Alhamdulillah, apa yang kami ajukan disambut baiik oleh Pak Menteri, dan hal ini menjadi program prioritas Kemenkes untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terluar NKRI,” terang Wan Siswandi.
Untuk tenaga medis, Bupati Natuna juga minta sharing dengan anggaran Kemenkes agar tidak terlalu menjadi beban daerah.(bk/Adv)
