Bursakota.co.id, Aceh Timur – Kembali diguncang polemik keuangan yang semakin memicu kemarahan publik. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta gaji aparatur desa mengalami keterlambatan, sementara anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) tetap mengalir tanpa hambatan. Apakah ini benar krisis keuangan atau permainan anggaran demi kepentingan segelintir pihak?
Anggaran DPRK Tetap Aman, ASN dan Aparatur Desa Jadi Korban
Di saat ASN dan aparatur desa berjuang menghadapi keterlambatan hak mereka, alokasi anggaran untuk Sekretariat DPRK Aceh Timur justru tetap terjaga. Laporan keuangan menunjukkan miliaran rupiah masih dialokasikan untuk berbagai kegiatan legislatif, bahkan lebih dari setengah miliar rupiah hanya untuk atribut wakil rakyat.
Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar: Jika memang ada defisit, mengapa anggaran DPRK tidak terdampak?
Siapa yang Sebenarnya Menanggung Beban Krisis?
Jika Aceh Timur benar-benar mengalami krisis keuangan, semestinya dampaknya dirasakan secara merata. Namun, justru ASN dan aparatur desa yang merasakan dampak paling besar. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Di masyarakat mulai beredar istilah “Tumpoek Hanjeut Peu Kureung dan Hanjeut Tunda-tunda”, yang menggambarkan bagaimana kepentingan legislatif tetap terjaga, sementara hak-hak ASN dan aparatur desa terus tertunda.
Ke Mana Uang Rakyat? Ucap hawalis pada media jumat 21 maret 2025
Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan APBK. Jika benar terjadi krisis, pemerintah daerah seharusnya membuka data keuangan secara transparan. Masyarakat berhak tahu ke mana dana daerah dialokasikan dan sektor mana yang diprioritaskan.
Tanpa transparansi, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan terus terkikis. Apakah para pemangku kebijakan di Aceh Timur berani memberikan penjelasan yang jujur, atau akan terus berlindung di balik dalih “krisis keuangan”?Jawabannya ada di tangan mereka.(hsb)
