Natuna – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko, mengungkapkan bahwa alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Kabupaten Natuna pada tahun 2025 diproyeksikan hanya mencapai Rp854 miliar.
Angka tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, serta Alokasi Dana Desa (ADD).
“TKDD ini tidak terpisah, tetapi terdiri dari beberapa komponen, termasuk DBH, DAU, DAK, Dana Insentif Daerah, dan ADD. Kami akan memaksimalkan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Natuna,” jelas Boy Wijanarko dalam keterangannya, Kamis (02/01/25).
Angka ini dianggap jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang memiliki tantangan geografis besar seperti Natuna.
Boy menjelaskan bahwa jumlah TKDD tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penurunan ini tentu membawa dampak besar terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah.
“Dengan TKDD yang hanya Rp854 miliar, kami harus melakukan rasionalisasi dan penyesuaian pada program-program yang benar-benar prioritas. Padahal, kebutuhan pembangunan di Natuna terus meningkat, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial,”tambahnya.
Tantangan Geografis dan Kebutuhan Anggaran
Natuna, sebagai daerah terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, memiliki tantangan geografis yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Menurut Boy, alokasi TKDD sebesar itu belum cukup untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang merata di wilayah kepulauan.
“Natuna adalah daerah perbatasan dengan tingkat kebutuhan pembangunan yang sangat tinggi. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali alokasi anggaran untuk daerah-daerah seperti Natuna,” tegasnya.
Boy Wijanarko menambahkan selain mengandalkan TKDD, pemerintah daerah juga fokus pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, saat ini terdapat dua investasi baru pasir kuarsa yang diharapkan masuk ke Natuna pada tahun ini, sehingga total investasi menjadi tiga perusahan.
“Kami berharap investasi ini memiliki nilai jual yang baik dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD Natuna. Dengan PAD yang lebih tinggi, kami bisa lebih fleksibel dalam mendanai program-program prioritas,” ujar Boy optimis.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah Natuna tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Boy menegaskan bahwa efisiensi dan pengelolaan anggaran yang tepat akan menjadi prioritas dalam menghadapi tahun 2025.
“Dengan anggaran yang ada, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutup Boy.
Editor : Papi
