Bursakota.co.id, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna, melakukan pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 untuk mempercepat proses penanganan Corona Virus Desease (Covid-19).
Akibat pengalihan anggaran ini, banyak kegiatan bersumber dari APBD terpaksa ditunda. Salah satunya pembangunan bidang infrastruktur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Natuna, Helmi Wahyuda, mengatakan, pihaknya tak bisa berbuat banyak untuk merealisasikan pembangunan sesuai dengan perencanaan.
“Kita tak bisa berbuat banyak, karena sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19”, ujar Helmi Wahyuda di ruang kerjanya, Selasa (19/05/2021).
Menurutnya, ini merupakan konsikuensi dari refocusing anggaran. Kegiatan di dinas PU dan OPD lainnya banyak dikurangi. Karenanya, beberapa kegiatan harus ditunda pelaksanaannya.
Seperti diketahui, refocusing anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil refocusing untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya.
Hal ini berbeda dengan kegiatan bersumber dari angggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat, menurutnya sampai saat ini tidak ada masalah.
Kegiatan yang pembiayaannya melalui DAK, Dinas PUPR memprioritaskan untuk penanggulangan banjir. Seperti pembersihan, pelebaran dan pengerukan
sungai di Kelurahan Bandarsyah.
“Nah, untuk kegiatan yang sumber anggarannya berasal dari pusat tidak ada persoalan. DAK Kita prioritaskan untuk penanganan masalah banjir”.
Mantan Kabag Humas dan Kadis Perindag ini menuturkan, pada tahun 2022 mendatang, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan hotmix jalan Tok Sitam, Kelurahan Ranai Kota.
Dikatakan Yuda, jalan Tok Sitam merupakan satu-satunya jalan dalam kota yang belum dihotmix. Bahkan sudah belasan tahun luput dari perhatian pemerintah.
“Jalan Tok Sitam sampai Hang Jebat itu memang kita perioritaskan betul untuk tahun 2022. Karena keadaan jalan tersebut sudah cukup memprihatinkan. Dan saya sudah pastikan kegiatan itu masuk musrenbang kemaren”.
Ia berharap, Covid-19 cepat berlalu. Sehingga anggaran dari APBN ke daerah kembali normal. Pasalnya, sudah dua tahun belakangan ini Dinas PUPR tidak bisa berbuat banyak untuk pembangunan infrastruktur.
“Insyaallah, kalau nanti normal lagi keadaan APBD, kita akan laksanakan semua kegiatan yang tertunda, tentunya sesuai dangan aturan dan kemampuan keuangan”, tutupnya.
Pelaksana harian (Plh) Bupati Natuna, Hendra Kusuma, mengatakan hal senada. Saat ini Pemda Natuna menunda banyak kegiatan di tingkat OPD dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Berbagai rencana kegiatan telah disusun terpaksa dilakukan refocusing guna mendapatkan komposisi anggaran yang tepat.
Selain permasalah anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Kabupaten Natuna juga dihadapkan dengan minimnya kucuran anggaran dari pemerintah pusat.
“Pada tahun ini anggaran kita sangat minim. Karena apa, kita dihadapkan dengan persoalan Covid-19”, ujar Hendra Kusuma di ruang kerjanya, Kamis (20/05/2021).
Ia berharap, anggaran pemerintah daerah kembali normal seperti dua tahun belakangan ini. Sehingga, berbagai kegiatan tertunda bisa dilanjutkan.
“Kita berharap anggaran kita kembali pulih seperti dulu, sehingga kegiatan kita yang masih tertunda bisa dilanjutkan. Kalau anggaran kita masih seperti ini ya masih berat lah”,ujarnya. (Advetorial)
