Bursakota.co.id, Tanjungpinang – Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan penurunan yang signifikan, sebagaimana diungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh BKKBN Kepri di Tanjungpinang pada Senin (19/8).
Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting di tingkat provinsi menurun dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 15,4% pada tahun 2022.
Penurunan signifikan juga tercatat di beberapa kabupaten dan kota. Kabupaten Karimun, misalnya, berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 13,3% pada tahun 2022. Kota Tanjungpinang juga mengalami penurunan dari 18,8% pada tahun 2021 menjadi 15,7% pada tahun 2022. Sementara itu, Kepulauan Anambas mencatat penurunan dari 21,7% pada tahun 2021 menjadi 14,0% pada tahun 2022. Penurunan serupa terjadi di Kabupaten Lingga, dari 25,4% pada tahun 2021 menjadi 18,9% pada tahun 2022, serta di Natuna, dari 18,0% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023.
Namun, di tengah keberhasilan tersebut, Kota Batam justru mengalami peningkatan prevalensi stunting, dari 15,2% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023.
Peningkatan ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu segera diatasi, terutama di daerah urban seperti Batam.
Pemerintah Provinsi Kepri memandang kenaikan ini sebagai peringatan untuk memperkuat program penanganan stunting di Batam dan memastikan upaya intervensi yang lebih efektif. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hasan, menyatakan komitmen penuh Pemprov Kepri dalam menurunkan prevalensi stunting melalui program-program yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Kami terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di seluruh kabupaten dan kota di Kepri, terutama di wilayah yang masih menunjukkan tren kenaikan seperti Batam. Berbagai program seperti peningkatan gizi melalui PMT, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan pelaksanaan pengukuran serta surveilans secara berkala terus kami gencarkan,” ungkap Hasan.
Hasan juga menekankan pentingnya pencegahan stunting dari akarnya.
“Program peningkatan kualitas sanitasi, akses air bersih, serta edukasi gizi bagi para ibu hamil dan keluarga menjadi prioritas kami. Kami berupaya keras agar penurunan ini tidak hanya sementara, tetapi berkelanjutan,” tambahnya.
Pemprov Kepri juga terus memperkuat koordinasi antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan, serta memberikan perhatian khusus kepada keluarga berisiko tinggi.
“Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan ini,” kata Hasan.
Sekda Adi Prihantara, melalui Hasan, juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Kepri.
Dengan penurunan prevalensi stunting yang sudah mulai terlihat di sebagian besar wilayah, Pemprov Kepri optimis dapat mencapai target penurunan prevalensi hingga 10,20% pada tahun 2024. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat memastikan masa depan generasi muda Kepri yang lebih sehat dan berkualitas.
Editor : Papi
