Bursakota.co.id, Payakumbuh – Isu strategis Nasional masih menjadi topik dan pembahasan hangat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan lurah se-Kota Payakumbuh.
Walau baru meraih penghargaan karena berhasil dalam pengendalian inflasi, Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh tidak mau terlena dan tetap meminta jajarannya untuk tetap fokus dalam pengendalian inflasi.
Seperti diketahui, saat ini angka inflasi Sumbar per-Juni 2023 sebesar 2,95 persen yang disumbangkan dari Kota Padang 3.03 persen dan Bukitinggi 2.34 persen. Jika angka inflasi Bukittinggi jadikan acuan, maka harga pangan penyumbang inflasi di Kota Payakumbuh relatif stabil.
“Tinggal kita lagi, menjaga bagaimana jangan terjadi kenaikan yang signifikan terhadap komoditi penyumbang inflasi ini,” kata Pj. Wali Kota Rida Ananda saat memimpin rakor di Aula Ngalau, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (2/8/2023).
Ia menjelaskan, dana insentif fiskal Rp9,1 miliar akan digunakan sesuai PMK Nomor 67 Tahun 2023, dan harus segera dialokasikan di perubahan APBD untuk pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, peningkatan investasi dan penurunan stunting.
“Keberhasilan ini berkat upaya kita bersama dalam pengendalian inflasi di Kota Payakumbuh. Kami harapkan OPD terkait agar segera mengajukan usulannya melalui Bappeda untuk dialokasikan dalam perubahan RKPD dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat kita,” tuturnya.
Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem, Pj. Wali Kota Rida meminta mulai Agustus ini kelurahan sudah rutin mengadakan musyawarah kelurahan untuk verval data kemiskinan tersebut 1 x 1 bulan.
“Melalui Dinas Sosial kita telah membuat profil masalah yang dialami oleh setiap keluarga miskin ekstrem serta potensi usaha yang dapat dilakukan keluarga miskin untuk meningkatkan penghasilannya.”
“Dan sebagian keluarga miskin ekstrem sudah mulai dibantu modal usaha melalui gerakan sedekah seribu sehari (S3) OPD. Selain itu bersama BAZNas kita juga akan memberikan bantuan usaha untuk seluruh KK miskin ekstrem, Insyaallah Agustus ini akan mulai disalurkan,” terangnya.
“Kita berharap, sesuai instruksi Presiden, tahun 2024 di Payakumbuh tidak ada lagi masyarakat miskin ektrem ini,” sambungnya.
Dan untuk stunting, kata Rida berdasarkan hasil entrian elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (ePPGBM) angka stunting di Payakumbuh sebanyak 265 orang.
“Ini sudah turun, kemarin itu lebih 300 orang. Yang 265 orang ini terdiri dari 76 orang sangat pendek dan 189 orang pendek,” tutup Rida Ananda. (Warman)
