BursaKota, Kepri- Ketua TP PKK Kepri Hj. Meri Isdianto mengatakan keterampilan terhadap kaum perempuan harus terus ditingkatkan. Terlebih untuk masyarakat pesisir pada sektor UMKM. Sehingga, ada peningkatan pendapatan di sektor ekonomi mereka.
“Keterampilan mereka harus terus ditingkatkan dengan berbagai pelatihan. Termasuk di sektor UMKM harus segera dilaksanakan agar masyarakat pesisir bisa meningkat perekonomiannya,” kata Meri Isdianto saat Vicon Rakor Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Kepri di Batam, Rabu (8/7).
Menurut Meri, peningkatan pendapatan merupakan faktor pendukung untuk menekan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Terlebih untuk masyarakat pesisir yang di Kepri dengan luas lautannya mencapai 96 persen.
Kondisi ini, kata Meri Isdianto menjadi PR tersendiri untuk diselesaikan. Sehingga ke depan bisa menekan, mencegah bahkan mengurangi dampak dari kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.
“Saat ini pendapatan perempuan di Kepri baru mencapai kisaran 26 persen saja, hal ini harus terus ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan agar UMKM terus tumbuh dan menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga,” kata Meri Isdianto.
Ketua Dekranasda Kepri ini berharap kepada Pemerintah Pusat untuk mencarikan solusi tentang bagaimana upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat hinterland yang tidak memiliki jaringan internet, sehingga pengetahuan akan dunia luar sempit.
Dengan kurangnya informasi dari dunia luar membuat kegiatan masyarakat hinterland/pesisir menjadi monoton sehingga berakibat kekerasan dalam rumah tangga dan kegiatan yang merugikan keluarga lainnya
“Semoga pemerintah pusat juga memberikan berbagai macam program seperti pelatihan dan penyediaan jaringan internet agar informasi yang didapat lebih valid dan bisa langsung dikerjakan,” kata Meri Isdianto ini.
Kadis PP dan PA Kepri Misni menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi kepada Perempuan dan Anak-Anak selama tahun 2019. Untuk Perempuan ada Kekerasan Fisik 84 kasus, Psikis 86 kasus, Seksual 59 kasus, Eksploitasi 6 kasus, TPPO 26 kasus, Penelantaran 43 kasus, lainnya 8 kasus dengan Total 312 kasus.
Sedangkan untuk anak-anak ada 240 kasus dengan rincian Kekerasan Fisik 29 kasus, Psikis 57 kasus, Seksual 55 kasus, Eksploitasi 5 kasus, TPPO 13 kasus, Penelantaran 39 kasus, lainnya 42 kasus.
Sementara itu, Sekretaris Menteri PPPA Pribuadiarta Nur Sitepu mengatakan ada tujuh agenda pembangunan yang mereka siapkan. Ketujuh agenda itu adalah Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan.
Selain itu ada juga Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim dan Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. (Sam)
