Natuna – Masalah pemerataan tenaga kesehatan (nakes) dan keterbatasan fasilitas kesehatan (faskes) masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah perbatasan dan terpencil seperti Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Sebagai salah satu wilayah terdepan di Indonesia, Natuna menghadapi persoalan serius dalam penyediaan layanan kesehatan. Kekurangan sumber daya manusia kesehatan menyebabkan ketidakmerataan tenaga kesehatan di Puskesmas di berbagai kecamatan. Berdasarkan data terbaru, Natuna hanya memiliki 13 dokter spesialis, 7 dokter gigi, dan 33 dokter umum yang tersebar di beberapa Puskesmas, jumlah yang jelas tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Jarmin Sidik, bakal calon Wakil Bupati Natuna yang akan mendampingi Cen Sui Lan sebagai bakal calon Bupati Natuna dalam Pilkada mendatang, menegaskan bahwa pemerataan tenaga kesehatan merupakan salah satu fokus utama dalam program mereka.
“Tenaga kesehatan ini menjadi salah satu perhatian utama kami apabila mendapat kepercayaan dari masyarakat pada Pilkada nanti,” ujar Jarmin pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Jarmin menjelaskan bahwa idealnya setiap Puskesmas di Natuna harus memiliki setidaknya satu dokter umum dan satu dokter gigi. Namun, realitanya, masih banyak kecamatan yang belum dapat memenuhi standar ini.
Jarmin menekankan bahwa masalah ini telah lama dipetakan dan harus segera diatasi dengan pemerataan tenaga medis di seluruh kecamatan sebagai prioritas.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengakui bahwa mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di Natuna bukanlah tugas yang mudah.
Menurutnya, diperlukan gagasan dan terobosan baru untuk menarik minat para dokter agar bersedia mengabdi di wilayah terluar seperti Natuna.
Salah satu kendala utama adalah rendahnya tunjangan yang diberikan, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat, yang membuat banyak dokter enggan ditempatkan di daerah terpencil.
“Natuna sangat memerlukan SDM kesehatan. Namun, banyak dokter dari pusat masih enggan mengabdi di wilayah terluar seperti Kabupaten Natuna,” ungkap Jarmin.
Sebagai salah satu solusi, Jarmin berencana memanfaatkan alokasi anggaran kesehatan yang telah diatur sebesar 10 persen dari APBD untuk merekrut dokter dan memastikan kesejahteraan mereka selama bertugas di Natuna.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan tenaga kesehatan harus diperhatikan agar mereka bersedia bekerja di Natuna, terutama di pulau-pulau terluar.
Selain itu, Jarmin, mantan ASN Pemkab Natuna, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini dengan mendorong anak-anak daerah untuk menimba ilmu kedokteran. Strategi ini dianggap krusial untuk memastikan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Natuna.
“Pemerataan ini harus dimulai dari hulunya, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk menempuh pendidikan kedokteran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini, misalnya melalui beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya.
Beasiswa ini dapat diikuti dengan kontrak kerja yang mengharuskan lulusan kedokteran, khususnya dokter spesialis, untuk kembali dan mengabdi di daerah asal mereka setelah lulus.
“Dengan adanya kontrak ini, kita memastikan bahwa mereka akan kembali untuk mengabdi kepada daerahnya setelah lulus. Ini adalah langkah strategis yang tidak hanya membantu dalam pemerataan tenaga kesehatan, tetapi juga memberdayakan sumber daya manusia lokal,” tegasnya.
Jarmin juga mengusulkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis untuk memastikan bahwa pelajar tingkat akhir dari sekolah dokter spesialis dapat menjalani praktik di wilayah Natuna.
Dengan langkah-langkah ini, pasangan Cen Sui Lan dan Jarmin berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Natuna dan memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan.
Editor : Papi
