Bursakota.co.id, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan kegiatan interaksi dan diskusi bersama tim dari Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia.
Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Ranai pada Rabu (29/06).
Bupati Natuna, Wan Siswandi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas kedatangan rombongan dari Kementerian Polhukam ke Kabupaten terluar ini.
Ia menyampaikan, lima prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh presiden yakni, pertahanan dan keamanan, pariwisata, perikanan, Migas dan lingkungan hidup, dalam hal ini pemerintah daerah mendukung penuh keinginan presiden ini.
“Bentuk dukungan kami adalah dengan memfasilitasi hibah tanah untuk instansi yang ada dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Wan Siswandi juga menyampaikan, sebagai daerah perbatasan, Natuna membutuhkan pertahanan. Apalagi untuk wilayah laut yang memiliki kerawanan yang sangat besar.
“Terkait hal ini, kita juga sudah menghibahkan tanah di Pulau Laut untuk dijadikan wilayah pertahanan,” ucap Wan Siswandi.
Masih Wan Siswandi, untuk Wisata, Natuna ditetapkan sebagai Geopark Nasional, dan sedang merintis menuju UNESCO Global Geopark.
“Mohon bantuan dari Kementerian Luar Negeri agar hal ini dapat terwujud dan Natuna di akui secara Internasional,” tutur Wan Siswandi.
Untuk potensi perikanan, Natuna ada daerah tangkapan terukur, dan akan dibangun pabrik pengalengan ikan.
Untuk Sektor Migas, ada Offshore di laut, juga pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Namun ada beberapa hal persoalan infrastruktur mendasar diantara permasalahan listrik, air bersih dan juga fasilitas kesehatan.
“Namun hal ini terus kita upayakan pemenuhannya, seperti penambahan daya listrik, pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih, serta penguatan untuk RSUD menjadi tipe B,” terang Wan Siswandi.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi kerjasama ASEAN Kementerian Polhukam, Abdullah Zulkifli dalam sambutannya mengatakan, pengembangan Geopark juga merupakan posisi strategis di ASEAN, oleh karenanya tentu saja hal ini akan sangat berdampak baik untuk kemajuan Natuna.
Tujuan kedatangan rombongan Kementerian Polhukam Ke Natuna adalah untuk mempertemukan seluruh stakeholder dalam kontek full data di wilayah perbatasan dan perairan.
“Namun pada konteksnya perundingan luar negeri tidak boleh lepas dari kepentingan dalam negeri, hal ini harus diperhatikan jika agenda pembangunan yang disampaikan oleh pak Bupati berlangsung dengan lancar,” ucapnya.
Sedangkan Direktur kerjasama Politik Keamanan ASEAN, Roy Soemirat mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dipahami, yang pertama Kemenlu tidak ingin terjadinya disconnect dalam memperjuangkan sesuatu.
“Oleh karenanya kami hadir disini untuk berinteraksi dengan jajaran pemerintah daerah Natuna, terutama manajemen permasalahan di Laut Cina Selatan dengan Negara tetangga, ini bukan hajatan Kemenlu, tetapi dukungan dari Pemerintah Pusat,” ucapnya.
Ia menambahkan, terkait Geopark Natuna menuju Unesco Global Geopark, hal ini masih dalam proses.
Namun ia menegaskan, jika hal ini sudah dapat pengakuan maka Pemerintah Kabupaten Natuna ditekankan untuk menjaganya.
“Jangan sampai pengakuan tersebut dicabut seperti kota Liverpool di Inggris,” pintanya.
Sedangkan terkait permasalahan laut, ia meminta agar pemerintah daerah harus mampu mengelola sumberdaya alam yang ada, jangan sampai dikuras oleh negara asing sehingga daerah tidak mendapatkan manfaatnya.
Hadir dalam kegiatan, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, Sekda Natuna, Boy Wijanarko, Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Aris Munandar, para Forkompinda, Asisten I, Khaidir, Kabakesbangpol, Helmi Wahyuda, Ka BPPD, Hikmatul Arif, para rombongan dari Kementerian Polhukam dan Kemnelu, Mabes AL dan Bakamla RI. (Bk/ Adv)
