Bursakota.co.id, Natuna – Tim Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia melaksanakan Audensi bersama jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
Audensi dilaksanakan dalam rangka membahas infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika yang ada di Kabupaten Natuna.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur pada Rabu (01/11/2023).
Hadir dalam rombongan Kemenkopolhukam, Kabid Informatika Kemenkopolhukam Kolonel Inf Drs. Susilo, Kabid Telekomunikasi, Kolonel Lek Atep Putu Anta, S.Kom., M.M, Kabag Administrasi, Bapak R.M Randi J. Sulistyono, S.I.Kom., M.Si, Analis Sumber Daya Iptek, Bapak Eky Adhi Putra, S.Kom, Anggota Satgas Perlindungan Data, Bapak Aditia Herlambang, S.Kom.
Sementara dari jajaran Pemerintah Daerah Sekda Natuna, para Asisten, Kepala OPD, perwakilan FKPD, Staf Ahli, vendor telekomunikasi dan Manager PLN ULP Natuna.
Audensi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda dalam sambutannya ia menyampaikan, Natuna merupakan daerah yang sangat strategis di mata dunia.
“Natuna wilayah paling strategis di wilayah Asia Pasifik dengan pasokan energi dan pangan yang juga melimpah, dua hal ini menjadi incaran dari negara-negara luar,” terang Wabup.
Selain itu Natuna juga merupakan wilayah pelayaran internasional nasional, dimana setiap harinya ratusan kapal melewati lautannya.
“Namun porsi ini masih belum kita dapatkan karena kita tidak memiliki fasilitas yang memadai, apalagi untuk membantu infrastruktur itu tidak mudah,” terangnya.
Hal inilah menurut Wabup, Natuna harus diperkuat dari seluruh aspek baik itu, pertahanan dan keamanan.
“Ketika kita bicara keamanan dan pertahanan maka ketersediaan jaringan telekomunikasi termasuk yang utama, untuk itu kita berharap ada peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi di Natuna setelah pertemuan ini,” imbuhnya.
Lanjut Wabup, ketersediaan jaringan telekomunikasi yang baik akan membuka keterisolasian Natuna yang berada jauh di garda terdepan NKRI.
“Untuk saat ini 9 Kecamatan di Natuna masih darurat sinyal yakni, Pulau Laut, Pulau Seluan, Sedanau, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Subi, Serasan, Midai dan Pulau Panjang, semoga ke depan ada solusi untuk memenuhi kebutuhan jaringan di sana,” tutupnya.
Sementara Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolhukam, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, S.E., M.Sc menyampaikan kedatangan rombongan dari Kemenkopolhukam adalah untuk melihat secara langsung permasalahan jaringan telekomunikasi di Natuna.
“Ada kecurigaan dari masyarakat ada permainan dari pihak vendor terkait dengan kualitas jaringan ini, pasalnya kalau ada kepala daerah yang turun ke salah satu pulau maka jaringannya ikut bagus ketika mereka pulang kualitas jaringan kembali jelek,” sebutnya.
Lanjut Marsma TNI Budi Eko Pratomo, terkait hal ini pihak Menkopolhukam melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan beberapa vendor untuk mencoba mendengarkan permasalahan yang ada serta mencoba mencari solusi terbaik.
“Kita ingin mengetahui secara teknis permasalahannya. Ada tower tapi tak ada sinyal kemudian ada beberapa site bandwith nya kecil, setelah permasalahannya kita dapat maka kita akan mecoba mencari solusinya agar Natuna bisa merdeka sinyal,” tutupnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan audensi untuk mendengarkan permasalahan dari beberapa vendor penyedia jaringan telekomunikasi di Natuna. (Bk/Dika)
