Natuna – Kabupaten Natuna tengah dilanda krisis keuangan yang berdampak luas, mulai dari tenaga kesehatan (nakes) hingga kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah.
Gelombang protes mulai bermunculan, menuntut pembayaran tunggakan yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Pada aksi terbaru, sejumlah kontraktor dan tenaga konsultan melakukan unjuk rasa menuntut pembayaran proyek tahun 2024 yang telah mereka selesaikan.
Aksi ini langsung disambut oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, didampingi Sekda Natuna, Boy Wijanarko, Kepala BPKPD Natuna, Suryanto, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menuntut hak pembayaran proyek yang telah dikerjakan, terlebih menjelang perayaan Idul Fitri, di mana kebutuhan ekonomi semakin meningkat.
Pemda Natuna : Uang Belum Disalurkan dari Pusat
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menyatakan bahwa pemerintah daerah bukan tidak mau membayar, tetapi dana dari pemerintah pusat belum disalurkan ke daerah.
“Saya tidak berani berjanji kapan hutang ini akan dibayar, tetap jika uang sudah ada masuk dari pusat hutang-hutang dengan pihak ketiga menjadi prioritas untuk diselesaikan, “ujar Jarmin dihadapan kontraktor yang melakukan aksi demo Senin 17 Maret 2025.
Sementara itu, Kepala BPKPD Natuna, Suryanto, menjelaskan bahwa masih ada anggaran tunda bayar sebesar Rp79 miliar yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat ke Natuna. Selain itu, tunda salur dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mencapai Rp17,5 miliar.
Akibat keterlambatan ini, berbagai sektor ikut terdampak, termasuk tenaga kesehatan yang mengeluhkan belum dibayarnya insentif mereka, serta kontraktor yang terpaksa menunda pembayaran kepada pekerja dan pemasok bahan bangunan.
Hingga saat ini, Pemkab Natuna berupaya mencari solusi agar pembayaran dapat segera direalisasikan tanpa harus menunggu transfer dari pusat.
Namun, ketidakpastian ini masih menjadi kekhawatiran bagi para pekerja yang bergantung pada dana tersebut.
Editor : Papi
