Bursakota.co.id, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna mentargetkan kesehatan dan kebersihan lingkungan sebagai skala prioritasnya pada tahun 2023. Strategi ini akan dijalani dengan berbagai teknis, dan salah satunya melalui program kegiatan sanitasi.
Demikian disampaikan Kepala BP3D Kabupaten Natuna, Mustafa pada pidato laporannya di acara Pembukaan Musrenbang Kabupaten Natuna tahun 2022 di Gedung Sri Srindit Ranai, Senin (21/3) kemarin.
Ia menegaskan, progam kesehatan dan kebersihan lingkungan (Sanitasi) akan ditempuh sepenuhnya meskipun pada pelaksanaanya kemungkinan akan berlangsung secara gradual (bertahap) sesuai dengan kemampuan anggaran.
“Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan Pak Gubernur, bahwa di tahun depan salah satu point penting pembangun di Natuna adalah bidang sanitasi untuk mencapai target kesehatan dan kebersihan lingkungan,” kata Mustafa melaporkan.
Dikatakannya, program kegiatan ini selaras dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri yang mana sanitasi merupakan salah satu program unggulan.
Di samping itu, kondisi lingkungan di Natuna juga disebutnya memerlukam sentuhan program yang sama sehingga kesehatan dan kebersihan lingkungan dapat terjamin.
“Oleh karena itu kami bergembira karena telah ada rencana dari Kementerian PUPR untuk merelokasi rumah penduduk yang berada di atas sungai meskipun akan dilaksanakan secara bertahap,” ucapnya.
Namun demikian Mustafa kembali menegaskan bahwa program sanitasi di Natuna memilki kendala tersendiri yang akan sangat susah di atasi. Saking susahnya pemerintah disebutnya tidak akan mampu mengatasinya sendiri tanpa keterlibatan semua elemen masyarakat.
“Cuma Pak Gubernur, pola buang air sembarangan masyarakat akan susah di atasi. Saya rasa ini yang jadi kendala utama program ini,” paparnya.
Ia mengemukakan, pola buang air sembarangan ini disebabkan oleh banyaknya pemukiman penduduk yang berada di atas laut, sehingga model pemukiman ini dapat mencemari lingkungan di wilayah pesisir dan laut.
“Ini perlu upaya yang lebih keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perlu ketelibatan semua pihak. Dan untuk menjalankan program itu juga akan susah dengan sendirinya karena pemukimannya banyak di atas laut,” terangnya.
Dengan demikian ia meminta agar Pemerintah RI dan Pemerintah Provinsi Kepri dapat mengalokasikan keterlibatannya yang besar guna menyukseskan program ini.
“Sebab tanpa keterlibatan pusat dan provinsi, program ini tidak akan dapat tercapai sesuai harapan,” pungkasnya.(Dika)
