Bursakota.co.id, Natuna – Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyampaikan, bahwa mengawal potensi maritim merupakan tugas bersama baik Natuna bahkan seluruh Indonesia.
Natuna merupakan daerah perbatasan dengan beberapa negara bahkan 9 negara secara terbuka dengan laut terluas.
“Secara hukum laut internasional, Natuna merupakan wilayah terluar Indonesia. Natuna di peta Indonesia berada di ujung dan kecil sekali. Natuna wilayah paling strategis kalau tidak maju maka akan terasa aneh,”ujar Wabup Natuna, ketika memberikan sambutan pada pembukaan pelatihan Jurnalis Maritim Berwawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh UPN Veteran Yogyakarta, Senin (27/09).
Untuk itu, Wabup Rodhial berharap peran jurnalis agar memehami ini dari segala bentuk pemikiran yang luas baik dari segi sosial, ekonomi maupun politik bagaimana menyajikan tulisan yang mempu mengubah pandangan negara tetangga terhadap Indonesia.
Dikatakan Rodhial dalam undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kabupaten tidak memiliki kewenangan atas laut, namun kami tetap akan mengurus akan laut kami, mengingat kami masih memiliki kewenangan dalam bentuk pemanfaatan akan kekayaannya.
“Jika Natuna dan Indonesia tidak bisa memanfaatkan laut dengan maksimal, maka tidak heran kekayaan itu sendiri akan di curi oleh negara tetangga. Ada prinsip laut tidak ada pemilik, namun secara de facto pemilik laut adalah mereka yang memiliki kapal, tanpa kapal kita hanya bisa mengelola sebatas pesisir,”ujarnya.
Untuk itu, Rodhial berharap para jurnalis mampu memberikan informasi yang benar-benar mengantongi wawasan kebangsaan agar masyarakat tidak salah kiprah.
“Negara tetangga tidak membodohi kita, hanya saja mereka memanfaatkan kebodohan kita akan pengetahuan untuk mengelola laut, apalagi dimasa ini banyak dari perguruan hanya memberikan pemahaman akan darat saja sedangkan untuk laut sangat sedikit. Kita membutuhkan pengetahuan dan teknologi yang mempuni dan memadai yang sampai hari ini sangat minim kita miliki,”tambahnya.
Lanjut Rodhial yang menjadi tugas kita bersama bagaimana memberikan pemahaman yang tinggi kepada masyarakat agar mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Sebagai contoh tekhnologi kita masih belum mampu membuat kapal tangkap yang sebanding dengan negara tetangga, meskipun kita sudah mampu membuat kapal perang sendiri namun untuk membuat kapal tangkap yang sebanding dengan milik tetangga.
“Jika kita sudah memiliki kapal tangkap yang mampu menyaingi milik tetangga, maka costguard kita akan lebih mudah untuk menjaga karena nelayan-nelayan inilah yang akan menjadi mata dan telinga di wilayah-wilayah perbatasan,”
Selain itu, Wabup juga berharapkan perhatian serius dari pemerintah pusat baik dari segi pembangunan untuk mengelola laut Natuna. Sehingga pengelolaan dan pemantauan akan laut dan kapal-kapal yang di claim melanggar hukum dapat di Minimalisir.
Apalagi Natuna terletak di zona perlintasan perdagangan laut di harapkan di bangun episentrum laut sehinga kapal – kapal yang melintasi laut Natuna dapat memberikan pendapatan untuk Natuna.
“Kapal-kapal asing boleh saja melewati ALKI. Natuna di bangun minimal seperti Hawwai dan Akinawa sehingga para tentara tak merasa sepi seperti hari ini. Ekonomi Natuna harus sesegera mungkin di benah dan di tingkatkan, bagaimanapun natuna merupakan pagar laut Indonesia yang menjadi lalu lintas laut dunia,”ujar Wabup.
Dari segi maritim Natuna juga sangat kaya oleh karenanya di harapkan pemerintah Indonesia sesegera mungkin mengekplorasi jika kedepan tidak ingin terus-terusan di curi oleh negara yang memiliki teknologi yang jauh lebih maju.***(dika)
