Bursakota.co.id, Jakarta – Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau bulan November 2022 yang berada di bawah inflasi nasional mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Kepri secara year on year (yoy) sebesar 5,26 persen, berada di bawah inflasi nasional bulan November 2022 yang secara year on year (yoy) tercatat sebesar 5,42 persen.
Hal itu disampaikan Mendagri RI Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri RI, Jakarta, Senin (05/12).
Inflasi Kepri di bulan November 2022 yang sebesar 5,26 persen menempati urutan terendah ketujuh dari seluruh provinsi di Indonesia. Sementara untuk provinsi di pulau Sumatera, Provinsi Kepri menempati urutan kedua inflasi terendah setelah Provinsi Sumatera Utara yang inflasinya sebesar 5,03 persen.
“Kita lihat dari 34 provinsi, ini 11 yang dibawah 5,42 persen, ini tolong bisa menjadi atensi kita,” ujar Tito Karnavian.
Tito Karnavian menyebutkan tidak mudah untuk mengendalikan inflasi. Dengan angka inflasi 5,42 persen, Indonesia menjadi negara kedua inflasi terendah setelah Jepang (3,7 persen) untuk negara-negara G20.
Pengendalian inflasi di Indonesia yang masih relatif stabil, disebutkan Tito Karnavian berkat koordinasi kerja yang sangat baik dari Tim Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat bersama Tim Pengendalian Inflasi Tingkat Daerah.
“Seperti kami sampaikan bahwa angka nasional inflasi itu adalah agregat dari kerja pusat dan kerja seluruh pemerintah daerah, karena itulah bapak presiden ingin agar penanganan inflasi ini ditangani seperti pandemi, tiap Minggu dievaluasi sehingga kita semua tetap aware,” ujar Tito Karnavian.
Bersumber dari rilis BPS Kepri, inflasi yang terjadi di Kepulauan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,89 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 2,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 2,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 5,26 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 0,16 persen; kelompok transportasi naik sebesar 17,46 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 2,38 persen; kelompok pendidikan naik sebesar 2,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 5,34 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 5,63 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan sebesar 0,37 persen.
Tidak hanya soal inflasi, Tito Karnavian juga menyinggung tentang realiasasi pendapatan dan penyerapan anggaran di pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali mendapatkan apresiasi dari Tito Karnavian atas keberhasilan realisasi pendapatan yang tinggi.
Provinsi Kepri menduduki urutan ketiga realisasi pendapatan tertinggi secara nasional dengan besaran realisasi pendapatan mencapai 98,73 persen.
“Kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada daerah-daerah yang realisasi pendapatannya katakanlah di atas 85 persen,” katanya.
Selain realisasi pendapatan yang tinggi, realisasi belanja APBD Provinsi Kepri juga masuk urutan tertinggi keempat secara nasional. Dari data Ditjen Bina Keuangan Kemendagri, realisasi belanja APBD Provinsi Kepri sampai tanggal 2 Desember 2022 telah mencapai 78,51 persen, di bawah Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.
Tito Karnavian mengharapkan realisasi belanja APBD terus dipercepat karena perputaran uang dari pemerintah akan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di daerah.(Bk)
