Natuna – Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna yang dituang dan disampaikan dalam kegiatan Musrenbang didasari oleh hasil penyerapan aspirasi masyarakat, yang dijaring melalui reses para anggota dewan, rapat dengar pendapat dengan mitra kerja serta rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Natuna.
Berdasarkan aspirasi masyarakat ini DPRD Natuna meminta, program pembangunan padat karya yang bersentuhan langsung kepada masyarakat hendaknya ditingkatkan penganggarannya pada tahun berikutnya.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Natuna tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Sri Srindit, dan dibuka oleh Gubenur Kepri, Ansar Ahmad, Senin (22/03).
Dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Natuna, Daeng Amhar mengatakan, kegiatan musrenbang memiliki peran dan point yang strategis untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD.
“Yang merupakan iventarisasi, permasalahan yang berupa saran dan pendapat, yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses anggota dewan, rapat dengar pendapat dengan mitra kerja serta rapat dengan OPD-OPD terkait, untuk itu kami DPRD Natuna, sangat menyambut baik diselenggarakannya agenda Musrenbang dikabupaten Natuna tahun 2022, guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Natuna untuk tahun anggaran 2023 mendatang,” paparnya.
Lanjutnya, mengacu pada Undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
“Dimana pemerintah daerah diwajibkan menyusun RKPD yang merupakan pencabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu (1) tahun, yang di susun pada pedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” tutur Amhar.
Menurut Amhar, dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maksimal, tentu kita tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik dan infrastruktur saja.
“Sudah tentu membangun harus selaras dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan kualitas SDM seperti membangun mental manusia sudah sangat penting sesuai dengan hakikat pembangunan Nasional, yaitu membangun manusia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Daeng Amhar juga mejelaskan, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan p melalui reses maupun pada rapat dengar pendapat dan rapat-rapat kerja.
“Pada sektor infrastruktur masyarakat berharap perencanaan pembangunan kedepan hendaknya, memprioritaskan pembangunan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat, pembangunan yang bersifat belum terlalu mendesak untuk kepentingan daerah hendaknya dapat ditunda dulu, mengingat masyarakat masih banyak yang susah dan masih memerlukan uluran tangan dari pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Daeng Amhar juga menyarankan, agar program pembangunan yang bersifat padat karya dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.
“Di samping itu masyarakat menyarankan, program pembangunan padat karya yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, hendaknya dapat ditingkatkan pada Penganggarannya di tahun berikutnya,” katanya.
Amhar juga meminta agar kedepan pemerintah daerah bisa memberi perhatian lebih serius lagi di bidang keagamaan melalui pembinaan yang dinilai masih sangat minim
“Pada sektor keagamaan bukan hanya bertumpu pada pembinaan umat islam saja, melainkan seluruh agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia,” ucapnya.
Selain itu Pada sektor pendidikan, juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Bagaimana kita mengantisipasi anak-anak yang putus sekolah dan perhatian kita kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi, seperti memberi beasiswa, termasuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang selesai pendidikan,” ungkap Amhar.
Menurut Amhar peningkatan SDM ASN dan PTT untuk tenaga medis sangat dibutuhkan, agar mereka tau tentang standar minimum pelayanan sesungguhnya ketika mereka melayani pasien.
“Persiapan anggaran pelatihan atau bimtek, untuk para perawat medis dan medis RSUD sangat dibutuhkan, anggaran patihan bagi ASN dan PTT bagi tenaga medis sangatlah penting untuk dipertimbangkan pada anggaran-anggaran kedepan, karena keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari peran ASN dan PTT di bagian medis,” lugasnya.
Daeng Amhar juga meminta agar kedepan pembayaran TPP tidak lagi mengalami keterlambatan yang berkepanjangan.
“Selain itu saran dari Kepala Desa kepada kami anggota DPRD Natuna saat turun reses, agar penyaluran ADD tidak lagi mengalami keterlambatan,” pintanya.
Menurut Amhar untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, tentu perlu adanya kesepakatan dan penyesuaian program pembangunan sesuai dengan tujuan musrenbang kabupaten Natuna.
“Yaitu membahas rancangan RKPD kabupaten dalam rangka menyepakati program pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah dan menyepakati program kegiatan pagu indikatif serta penyelarasan program,” ujarnya.
Politisi dari partai PAN ini juga menyampaikan langsung ke Gubenur Kepri, terkait kerusakan jalan yang menjadi akses dari bunguran tengah ke batubi, yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang sudah bergelombang.***(Advetorial)
