Natuna – Kabar menggembirakan datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Rusdi. Dalam wawancara eksklusif bersama awak media di ruang kerjanya pada Senin (21/4/2025).
Rusdi dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa seluruh utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna yang berasal dari tahun anggaran 2024 akan diselesaikan tuntas pada tahun ini.
“Pertama, APBD 2025 kita cukup kuat. Bahkan setelah semua utang dibayar, masih ada sisa anggaran puluhan miliar rupiah,” ungkap Rusdi dengan nada optimis.
Menurutnya, tidak ada alasan untuk menunda pelunasan karena seluruh beban utang telah tercantum jelas dalam postur APBD 2025. Ini bukan sekadar janji, melainkan kewajiban yang tertulis dan menjadi tanggung jawab hukum serta administratif pemerintah daerah.
Tak hanya itu, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mempertegas bahwa seluruh kewajiban yang tertunggak harus segera dibereskan tahun ini.
“DPRD dan Pemkab Natuna punya komitmen bersama. Kita ingin utang ini tidak membebani tahun-tahun berikutnya. Kalau bisa selesai sekarang, mengapa harus ditunda?” tegasnya.
Saat ini, Pemkab Natuna masih menunggu hasil audit yang sedang berlangsung oleh BPK sebagai dasar hukum untuk memulai proses pencairan pembayaran.
Rusdi menyebut bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap, mengikuti kemampuan kas daerah yang tersedia.
“Insya Allah, setelah audit selesai, kita langsung mulai. Tentu, mekanismenya akan dijalankan sesuai aturan dan tahapan,” jelasnya.
Ia pun meminta semua pihak yang terkait agar bersabar dan memahami proses administrasi yang tengah berlangsung.
“Utang pasti dibayar. Tapi kita harus ikuti prosedur. Audit dan pencairan dari pusat itu hal yang tidak bisa kita percepat secara sepihak,” tambahnya.
Secara teknis, Rusdi juga menjelaskan bahwa utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) cukup diverifikasi secara administratif, tanpa memerlukan pemeriksaan fisik seperti pada proyek pembangunan.
“TPP tidak seperti proyek infrastruktur. Kalau proyek, harus ada audit fisik dulu. Tapi untuk TPP, cukup dengan pengecekan dokumen,” ujarnya menutup pembicaraan.
Pernyataan Rusdi ini memberi angin segar, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek dan pengadaan Pemkab Natuna tahun lalu.
Komitmen pemerintah daerah dan kekuatan APBD 2025 menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan Natuna terus menuju arah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Editor : Papi
