Bursakota.co.id, Natuna – Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan kebijakan minyak goreng 1 harga bagi masyarakat, dengan harga setara Rp 14 ribu perliter.
Namun kebijakan tersebut baru berlaku untuk Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra.
“Mulai hari ini sasarnnya baru di ritel modern di bawah Aprindo, sementara untuk pasar tradisional penyesuaian 1 minggu kedepan,” kata Marwan melalui pesan WhatsApp, Rabu (19/1/2022).
Untuk itu, pihaknya diminta untuk memantau perkembangan harga minyak goreng di pasar. Menurutnya, apabila hingga 1 minggu ke depan masih belum ada penurunan harga maka Disperindag akan melakukan operasi pasar.
“Sebelum melakukan operasi pasar pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Provinsi Kepri,” jelasnya.
Marwan berharap dengan telah adanya penerapan kebijakan minyak goreng satu harga dari Kementrian Perdaganagan ini, akan mempengaruhi perubahan harga minyak goreng di Pasar Tradisional Natuna.
Sementara itu, Murni, salah satu pedagang di Ranai Natuna, mengatakan bahwa harga minyak goreng di Natuna saat ini dijual dengan harga Rp. 22 ribu perliter.
“Kalau minyak goreng yang satu liter harganya Rp 22 ribu,” kata Murni.
Menurutnya, kenaikan harga untuk minyak goreng di Natuna sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan, sebelumnya harga minyak goreng dibanderol kisaran Rp 13 sampai 14 ribu perliter.
Sebagai pedagang, di tengah kenaikan harga seperti saat ini Ia tidak lengah dan langsung menyetok minyak goreng.
Namun saat ditanyakan terkait kebijakan Menteri Perdagangan tentang minyak goreng 1 harga bagi masyarakat, dengan harga setara Rp 14 ribu perliter.
Ia mengaku, jika kebijakan itu diterapkan ia akan mengalami kerugian.
“Kalau harganya turun tentu kami yang menyetok banyak akan rugi, apalagi turun jadi Rp 14 ribu,” imbuhnya.
Meskipun demikian, ia berharap agar minyak goreng yang distok itu bisa laku terjual semua sebelum kebijakan itu diterapkan di Natuna.
Laporan : Dika
