Bursakota.co.id, Natuna – Organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna dan Aliansi Nelayan Natuna (ANNA) tengah menggalang dukungan masyarakat untuk menolak kebijakan kouta tangkap yang rencananya akan segera diterapkan secara nasional.
Dukungan terhadap penolakan kebijakan ini dihimpun secara resmi melalui surat yang ditandatangani oleh masyarakat umum.
Koordinator Lapanan (Korlap) Nelayan ANNA, Bahrullazi menjelaskan, dukungan ini diperlukan untuk menguatkan upaya dan gerakan penolakan terhadap kebijakan kuat tankap tersebut.
“Untuk tahap pertama ini kami mulai menghimpun dukungan dari kalangan nelayan terlebih dahulu, habis itu baru ke masyarakat umum,” kata Bahrul di Tanjungpinang, Jumat (28/1) melalui telepon.
Untuh tahap awal ini target dukungan yang diperlukan minimal 200 dukungan dari masyarakat untuk direkomendasikan ke instansi terkait.
“Dukungan ini akan kami kirim ke DPRD Kabupaten Natuna dan DPRD Provinsi Kepri,” sebut Bahrul.
Ia berharap gerakan penolakan terhadap kebijakan kuota tangkap itu dapat didukung secara luas oleh masyarakat karena aturan tersebut dinilainya dapat merugikan masyarakat secara luas juga.
“Mudah-mudahan saja dapat dukungan dari semua kalangan yang ada di Natuna,” tutupnya.
Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggelar sosialisasi kebijkan kouta tangkap kepada Pemerintah Kabupaten Natuna, Instansi terkait dan nelayan Natuna.
Kebijakan ini ditolak mentah-mentah oleh nelayan Natuna karena dinilai dapat merugikan nelayan dengan dibatasinya jumlah ikan yang boleh ditangkap perhari.(dika)
