Bursakota.co.id, Natuna – Rencana Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas terus digaungkan oleh Badan Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA).
Pergerakan terus dilakukan guna mendapatkan dukungan dari seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat.
Terkait dengan rencana pemekaran ini, seluruh Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna solid dan menyetujui rencana ini.
Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Eri Marka di Kantor DPRD Natuna pada Selasa (02/08/2023).
Menurut Eri Marka pembentukan daerah otonomi baru (dob) akan memberikan banyak manfaat baik dari segi pembangunan maupun dari segi lapangan pekerjaan.
“Hari ini kita dihadapkan dengan jumlah anggaran daerah yang tidak seberapa, insyaAllah kalau jadi provinsi anggaran juga akan naik sehingga banyak pembangunan bisa kita lakukan,” ujar pria yang akrab disapa Buyung ini.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan saat ini pemerintah daerah tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan anggaran saja tapi juga keterbatasan kewenangan.
“Contoh saja kewenangan wilayah pesisir dan laut, sekarang kita daerah tidak punya sama sekali sedangkan wilayah kita 99 persen adalah laut, bayangkan saja,” imbuhnya.
Untuk itu, Buyung berharap agar rencana pemekaran ini dapat segera terwujud demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Natuna dari Fraksi Golkar, Daeng Ganda Rahmatullah juga berharap hal yang sama.
Menurutnya Kabupaten Natuna dan Anambas memang sudah selayaknya dijadikan Provinsi demi keberlangsungan pembangunan yang lebih baik.
“Hari ini kita terus dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit yang terkadang terjadi di lautan yang wewenangnya tidak di kita, untu itu pemekaran menjadi provinsi adalah hal yang sudah seharusnya,” ucap anak mantan Bupati Natuna periode 2006-2009 ini.
Untuk itu, Ganda mengajak seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama berjuang agar gaung pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas ini dapat didengar oleh pemerintah pusat dan segera direalisasikan.
“Mari kita satukan persepsi untuk Natuna dan Anambas lebih maju, mari kita ketepikan pertikaian dan kepentingan demi daerah,” tutupnya. (Bk/Dika)
