Bursakota.co.id, Tanjungpinang – DPD HNSI Kepulauan Riau menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama dengan DPC HNSI Se-Kepri.
Raker dilaksanakan dalam rangka membahas isu-isu yang hangat dan sering menjadi permasalahan di masyarakat khususnya nelayan di Kepri. Senin (26/6/2023).
Plt DPD HNSI Kepri, Eko Prihananto mengatakan ada beberapa hal yang perlu di bahas dalam rapat kerja kali ini diantaranya yang pertama terkait kebijakan tambang mineral dampaknya khususnya pasir laut atau lebih populernya di sebut sedimentasi.
Kedua terkait kewenangan perizinan radius 12 mil dari provinsi kepada Pusat yang ketiga terkait konflik daerah penangkapan ikan oleh nelayan asing yang marak terjadi di wilayah perairan WPP 711 juga terkait kelangkaan BBM.
“namun diantara permasalahan yang akan di bahas ini yang paling utama adalah kita hari ini saling bertatap muka, menjalin silaturahmi dan bertukar pikiran guna mendapatkan jalan terbaik dari permasalahan yang akan kita bahas,” ucap Eko Prihananto.
Ia menambahkan, terkait beberapa isu di atas harus menjadi perhatian bersama HNSI di setiap daerah. Apalagi terkait permasalahan kelangkaan BBM.
“Kita akan terus berupaya meminta kepada BPH Migas dan sebagainya agar kelangkaan BBM ini bisa teratasi, kita juga berharap ada penambahan kuota BBM untuk nelayan seperti di Lingga dan Karimun,” sebutnya.
Eko berharap penambahan kuota BBM di Lingga dan Karimun bisa menjadi inspirasi bagi HNSI di daerah lain sehingga daerah lain juga mampu meminta penambahan kuota BBM untuk para nelayan.
Rapat di ikuti oleh seluruh DPC HNSI di Kepulauan Riau mulai dari Lingga, Bintan, Kepulauan Anambas, Karimun, Tanjungpinang dan Batam. (Bk/Red)
Editor: Dika
