Bursakota.co.id, Natuna – Tokoh masyarakat Kecamatan Pulau Laut kabupaten Natuna, Tabrani mengatakan, hasil tangkapan Nelayan tradisional di Pulau Laut semakin berkurang, hal ini terjadi sejak nelayan cantrang dengan kapasitas kapal 100 GT dari luar Kepri melakukan penangkapan ikan di 12 mil.
Menurutnya, alat tangkap cantrang telah mengeksploitasi ikan secara besar-besaran, hingga kedasar laut yang menganggu ekosistem perairan.
“Kita sering bertempur dengan saudara sendiri, nelayan dari jawa, dari medan, dari pekalongan, yang menggunakan alat tangkap pukat lengkong, sejenisnya,” ucap Tabrani saat melakukan dialog bersama Kemendagri dan Kemenko Polhukam, di Kantor Camat Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (25/11).
Tabrani meminta pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar, agar keberadaan kapal nelayan cantrang itu tidak menganggu aktivitas atau mengurangi hasil tangkapan Nelayan tradisional.
Lebih lanjut ia mengatakan, para nelayan Natuna sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan cantrang. Karena dianggap bagian dari upaya menjaga kearifan lokal dan melindungi kelestarian biota laut.
“Pengaturan untuk alat tangkap bisa diaturlah dengan Dinas Perikanan kita, dengan tokoh Nelayan apa yang mereka inginkan,” usul Tabrani, selaku perwakilan masyarakat Pulau Laut saat berdialog dengan para menteri yang berkunjung di Pulau Laut.
Ia mengatakan, jika hal tersebut dibiarkan saja akan melumpuhkan perekonomian masyarakat Pulau Laut , pasalnya 90 % masyarakat di sana berprofesi sebagai nelayan dan bergantung hidup dari laut.
“Masyarakat kami tak bisa apa-apa, hari ini untung diberikan rahmat ada gurita, bisa ditangkap, kalau menangkap ikan di laut agak sulit,” katanya.
Selain itu, ia menyebutkan masyarakat juga meminta untuk diberikan bantuan berupa Kapal Motor (KM) yang memadai serta kelengkapan melaut lainnya.
“Kita butuh bantuan, pasar ikan, pompong,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tito Karnavian mengatakan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini akan disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.
“Untuk pengaturan Nelayan luar dan Lokal ini kita upaya mediasi dengan pusat, kemudian penguatan Nelayan,” ucap Tito di Kantor Camat Pulau Laut.***(don)
