Natuna – Dalam sebuah pernyataan yang sarat makna dan harapan, Bupati Natuna menyuarakan tekad besar masyarakat kepulauan terdepan ini untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional.
Isu pemekaran wilayah menjadi provinsi khusus kembali disuarakan dengan penuh semangat dalam forum bersama anggota DPR RI, termasuk Ketua Komisi II, yang membidangi urusan pemerintahan daerah.
“Upaya pemekaran adalah upaya bersama. Hari ini kewenangan kami hanya di daratan, itu pun terbagi lagi dalam beberapa urusan seperti kehutanan dan pertambangan.”ujar Cen Sui Lan dalam sambutannya pada kegiatan diskusi publik percepatan pembentukan Provinsi Khusus Natuna – Anambas di gedung Srindit Ranai, Rabu (23/04/25)
Pernyataan tersebut menggambarkan betapa terbatasnya ruang gerak pemerintahan daerah dalam mengelola kekayaan wilayahnya, yang sebagian besar berada di laut dan pulau-pulau terluar. Dalam konteks Natuna yang strategis, hal ini menjadi tantangan tersendiri.
Lebih jauh, Bupati Natuna mengungkapkan harapan besar masyarakat kepada Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda agar aspirasi pemekaran ini dapat disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
“Kami hari ini berharap besar kepada Ketua Komisi II untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden agar perjuangan kami untuk menjadi provinsi khusus disetujui,” ucapnya penuh harap.
Dengan suara lantang, ia menegaskan bahwa masyarakat Natuna dan Anambas tidak ingin terus-menerus berada di pinggiran pembangunan nasional.
“Kami ingin berperan di Indonesia Emas. Kami tak ingin menjadi penonton.”pungkasnya.
Pernyataan ini bukan sekadar seruan politik, tetapi jeritan hati masyarakat kepulauan yang ingin dilibatkan lebih aktif dalam perjalanan menuju Indonesia yang maju, adil, dan merata.
Natuna, dengan segala potensi kelautan, energi, dan letak strategisnya, ingin menjadi subjek dalam sejarah besar bangsa, bukan objek yang hanya menunggu keputusan dari pusat.
Dengan luas wilayah yang didominasi lautan, kita seharusnya berjaya di laut. Tapi hari ini, kami hanya jadi penonton. Setiap tahun kami serahkan Rp 15 triliun BNPB ke pusat, tapi hanya Rp 5 miliar yang kembali ke daerah. Ini tidak sebanding,” ujarnya.
Menurutnya, luas daratan Natuna hanya 0,70 persen, membuat pengelolaan wilayah laut yang begitu kaya menjadi sangat terbatas karena tidak adanya kewenangan memadai. Lebih jauh, Bupati Cen menekankan pentingnya keberadaan gubernur sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah perbatasan strategis seperti Natuna-Anambas.
“Natuna berbatasan langsung dengan 8 negara asing yang punya kepentingan besar di kawasan ini. Maka kami butuh perpanjangan tangan pemerintah pusat di sini, yaitu seorang gubernur, dan itu hanya bisa terwujud jika provinsi khusus ini terbentuk,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, kembali menegaskan betapa pentingnya perjuangan pemekaran wilayah menjadi provinsi khusus. Dalam pernyataan yang menyentuh hati, ia menggambarkan ketimpangan besar yang dialami daerah kepulauan itu.
Pernyataan ini membuka mata banyak pihak tentang ketimpangan fiskal dan kewenangan yang dihadapi Natuna. Meski menyumbang besar bagi negara, Natuna justru mendapat porsi kecil untuk membangun dirinya sendiri. Lebih ironis, wilayah laut yang luas dan kaya belum sepenuhnya bisa dikelola, karena terbatasnya kewenangan daerah.
“Luas daratan Natuna hanya 0,70 persen dari keseluruhan wilayah. Tapi kami tak bisa maksimal mengelola laut yang menjadi kekuatan kami. Itu karena tak ada kewenangan yang memadai,” jelas Bupati Cen.
Ia pun menekankan, bahwa posisi strategis Natuna yang berbatasan langsung dengan delapan negara asing harus mendapat perhatian khusus. Wilayah ini bukan hanya bagian dari Indonesia, tapi garda depan kedaulatan bangsa.
“Natuna berbatasan langsung dengan delapan negara asing yang punya kepentingan besar di kawasan ini. Maka kami butuh perpanjangan tangan pemerintah pusat di sini, yaitu seorang gubernur. Dan itu hanya bisa terwujud jika provinsi khusus ini terbentuk,” tegasnya.
Bupati Cen tidak hanya berbicara soal pembangunan, tapi juga soal harga diri dan keadilan. Natuna ingin menjadi bagian aktif dari Indonesia Emas 2045. Bukan penonton di pinggiran sejarah, tapi pelaku utama di panggung kemajuan.
Editor : Papi
