Bursakota.co.id, Natuna – Dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Natuna, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) akan membangun embung Sebayar, Kecamatan Bunguran Timur, pada tahun 2022.
Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) bahwa embung sebayar harus digarap pada tahun 2022.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BP3D Natuna, Herman, mengatakan, rencana pembangunan embung di sebayar sudah masuk dalam baseline Kementerian.
“Kami dari Bappeda dan TAPD sudah komitmen pada tahun 2022 menggarkan biaya pembebasan tanahnya sesuai dengan kemampuan APBD”, ujar Herman, Selasa 18 Mei 2020.
Menurut Herman, pembangunan air baku di Sebayar membutuhkan lahan 18.3 hektar, dengan asumsi biaya pembebasan lahan sebesar Rp 18 milyar.
Karenanya, anggaran yang dikucurkan untuk mengganti rugi lahan disana akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2022 nanti akan direalisasikan sebesar Rp 5 milyar.
Nilai pembebasan Rp 18 milyar tersebut timbul berdasarkan asumsi Studi LARAP. Nantinya akan ada tim apresial untuk menghitung kembali berdasarkan NJOP.
“Yang penting kita sudah komitmen akan menganggarkan Rp 5 milyar. Hal ini akan kita sampaikan ke Kementerian PU sebagai bukti bahwa kita serius”.
Terpenting kata Herman, pada tahun 2022 mereka membangun di area 5 hektar yang sudah dihibahkan mantan Bupati Natuna Daeng Rusnadi.
“Memang air baku harus terbangun di natuna. BWSS targetnya harus selesai 2022, sebab info dari mereka kalau tidak dibangun tahun depan tidak ada harapan lagi Kementerian”.
Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Bupati Natuna, Hendra Kusuma, mengatakan, ketersediaan air bersih di Natuna merupakan suatu permasalah yang harus dihadapi setiap tahun.
Kerisis air bersih terus terjadi saban tahun, khususnya pada musim kemarau. PDAM tidak mampu mensuplai kebutuhan air secara maksimal kepada pelanggan.
Pria yang juga merangkap sebagai Penjabat Sekda Natuna dan Kadis Perkim ini mengatakan. Permasalah ini terus terulang, karena ketiadaan sistem terpadu penyediaan air baku.
“Masalah air bersih ini merupakan permasalahan klasik, setiap tahun kalau sudah kemarau, kita kekeringan air”, ujarnya Rabu 19 Mei.
Lebih lanjut Hendra Kusuma mengatakan, jumlah penduduk Natuna setiap tahun mengalami peningkatan, khususnya di kota Ranai. Sementara itu, tidak diimbangi dengan fasilitas air bersih yang lebih baik.
Untuk itu katanya, pembangunan embung sebayar wajib dilaksanakan. Sehingga kebutuhan air baku di Natuna bisa terpenuhi, atau paling tidak untuk masyarakat di pulau Bunguran besar.
Pemerintah Kabupaten Natuna, dalam hal ini akan mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan. Mengingat anggaran yang lumayan besar, maka akan dilakukan secara bertahap.
“Jadi diluar 5 hektar lahan yang dihibahkan pak daeng, harus kita ganti rugi lahannya.Tapi akan kita lakukan secara bertahap, sehingga tidak telalu membebani APBD kita”.
Kementerian PU melalui BWSS akan membangun embung sebayar pada tahun 2020 mendatang. Apabila ini sudah terwujud akan berdampak besar bagi kemaslahatan masyarakat.
Peluang ini kata Hendra harus ditangkap, sebab apabila Natuna tidak siap maka jangan berharap akan dapat lagi. Sebab, ditahun berikutnya tidak ada lagi program dari Kementerian.
“Kita berharap tidak ada masalah, sehingga pembangunan embung sebayar terlaksana. Insyallah kalau sudah jadi, kebutuhan air akan terpenuhi”.
Selain itu, BWSS juga akan mempercepat pembangunan embung di Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Embung Air Timbung Desa Sepempang, dan pembangunan bendungan sungai curing dalam rangka mencegah intrusi air laut, sehingga PDAM di Batubi termanfaatkan secara optimal. (Advetorial)
