Aceh Timur – Komitmen Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.S.I., untuk membenahi tata kelola pemerintahan kembali ditunjukkan lewat inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi pelayanan publik, Selasa 15 April 2025.
Kali ini, Kantor Camat Darul Aman dan Puskesmas Julok menjadi target kunjungannya.
Namun hasilnya masih mengecewakan. Dari sidak tersebut, Bupati menemukan tingkat kehadiran ASN dan tenaga kontrak hanya sekitar 40 persen, dengan sejumlah pegawai tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Bahkan, seorang dokter di puskesmas disebut pulang lebih awal dari jam kerja resmi.
“Saya tekankan, kehadiran ASN harus diperhatikan. Bagi PNS yang tidak hadir tanpa alasan sah, akan diberi sanksi tegas,” ujar Al-Farlaky saat diwawancarai usai sidak.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan rendahnya disiplin kerja yang justru memperburuk citra birokrasi di mata publik.
Teguran untuk ASN: “Jangan Bolos, Rakyat Jadi Korban”
Bupati menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk membayar gaji pegawai, termasuk tenaga kontrak. Namun jika komitmen kerja tidak ada, ia menyebut hal itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Anggaran kita terbatas, tapi beban pengeluaran untuk SDM sangat besar. Kalau pegawai masih bolos kerja, apa kita tidak malu? Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat!” tegasnya.
Pemerintahan Tak Bisa Berdiri Sendiri
Bupati Al-Farlaky juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa membangun Aceh Timur sendirian tanpa dukungan penuh dari seluruh ASN, khususnya di sektor layanan kesehatan.
“Kalau pelayanan buruk, yang disalahkan bukan hanya puskesmas, tapi seluruh wajah pemerintahan. Mari jaga nama baik lembaga ini dengan bekerja sungguh-sungguh,” imbuhnya.
Soroti Ketersediaan Obat dan Kebersihan Fasilitas Kesehatan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti aspek ketersediaan obat-obatan dan kebersihan fasilitas kesehatan. Ia meminta agar seluruh keluhan disampaikan secara terbuka, agar pemerintah bisa segera menindaklanjuti tanpa menunggu krisis terjadi.
“Kebijakan kami dibuat untuk rakyat. Rakyat harus jadi prioritas utama, bukan yang terakhir diurus. Termasuk urusan obat dan fasilitas yang layak,” tutupnya.
Sidak yang dilakukan ini menandai keseriusan Pemkab Aceh Timur dalam memperkuat etos kerja aparatur sipil negara, serta memastikan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas di tengah tantangan fiskal yang semakin berat.(Hasbi)
