Bursakota.co.id, Natana – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan telah menyiapkan dana sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan Pelabuhan Samudera di Teluk Buton, Kematan Bunguran Utara Kabupaten Natuna.
Pelabuhan ini dibangun untuk penggerak sektor ekonomi dan sebagai menopang sektor kemaritiman nasional.
Pj Sekda Natuna Hendra Kusuma menuturkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan dana sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan pelabuhan berskala internasional itu. Dana tersebut bersumber dari dana pinjaman luar negeri.
“Beberapa waktu lalu Gubernur diundang oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub terkait pelabuhan ini. Pemerintah pusat ingin melaksanakan rencana pembangaunan itu,”kata Hendra pekan lalu.
Keingan pemerintah pusat ini langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemkab Natuna yang dimulai dengan langkah koordinasi bersama pihak-pihak terkait dan melaksanakan berbagai rapat dengan topik membahas pelabuhan Samudera.
Koordinasi ini penting dilaksanakan karena Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing. Pemkab Natuna dalam hal ini bertugas menyiapkan lahan pembangunan pelabuhan tersebut. Saat ini baru tersedia lahan sekitar 1,7 hektare di Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara.
“Sedangkan di Provinsi menyiapkan dana sebesar Rp2,5 miliar untuk pelaksanaan kegiatan studi kelayakannya,”terang Hendra.
Dikatakannya, pembanguan pelabuhan itu sudah direncanakan sejak beberapa tahun silam untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di Pelabuhan Selat Lampa seperti layanan kontainer dan kawasan logistik base Migas serta kekurangan lainnya.
Ia juga memastikan Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna siap menjalankan pembangunan tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing- masing.
“Kesiapan-kesiapan yang kita miliki ini akan terus didorong dan dipersentasikan ke pusat sehingga proses pembangunan fisik pelabuhan itu sesegera mungkin dapat dimulai,” tegasnya.
Hendra juga menambahkan, tidak hanya pelabuhan samudera saja, saat ini pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang berada di Kecamatan Serasan ditargetkan rampung pada awal tahun 2022 mendatang. Saat ini pembangunannya sedang digesa.
Hendra menjelaskan PLBN Serasan ini merupakan sebuah infrastruktur penting bagi masyarakat Natuna untuk menjalin kemakmuran antar negara yakni kabupaten Natuna dan wilayah Kucing, negara bagian Serawak, Malaysia.
Pembangunan pos lintas batas negara ini diperjuangkan sejak lama oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Natuna agar jalinan transaksi masyarakat lintas negara tidak melalui jalur Kalimantan barat seperti yang ditetapkan oleh kesepakatan Malaysia Indonesia (Malindo).
“Kami pemerintah dan juga masyarakat bersyukur sekali PLBN Serasan sudah mulai dibangun tahun ini, ini akan sangat mempermudah bagi masyarakat untuk melanjutkan tradisi bertransaksi dengan warna negara bagian Serawak, Malaysia yang memang sudah terjalin sejak dulu. Jadi kita tidak perlu jauh – jauh ke Kalimantan untuk bertransaksi ke Malaysia,”kata Hendra.
Menurutnya, keberadaan PLBN ini akan membuka peluang kesejahteraan yang cukup besar bagi masyarakat dan kemajuan daerah kabupaten Natuna.
“Harapan kita PLBN ini bukan hanya membuka peluang transaksi jual beli antar negara, melainkan juga dapat berpengaruh kepada sektor pariwisata, pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya, sehingga daerah kita lebih terbuka untuk mencapai kemajuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Perbatasan (BPP) Kabupaten Natuna, Marka Dj kepada media ini, beberapa hari yang lalu menyampaikan, proses pembangunan PLBN sejauh ini berjalan baik, pembangunanya baru dimulai sejak awal tahun kemarin. Sesuai kalender kerja, pengerjaanya selama setahun setengah, cuma ditargetkan selesai bulan dua tahun depan. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Adikarya.
Pembangunan ini dilaksanakan di laut dan di darat, di sisi laut pembangunan dilaksanakan di atas area seluas 2 hektare dan di sisi darat seluas 500 meter persegi.
“Sedangkan total anggarannya sebesar Rp. 133 miliar dari APBN dan lahannya dari Pemerintah Kabupaten Natuna,” sebut Marka.
PLBN Serasan merupakan PLBN tipe C yang dilengkapi dengan berbagai perangkat perlintasan antar negara seperti perangkat fasilitas kapal-kapal dan juga pelabuhan. Begitu juga dengan berbagai perangkat layanan administrasi seperti Imigrasi, kepabeanan, karantina, mess, musalla dan perangkat lainya.
“Disamping itu ada juga pembangunan peningkatan pelabuhan di antaranya perluasan lahan parkir. Mudah-mudahan saja pembangunan ini bisa rampung sesuai target sehingga pada peretengahan tahun depan dapat diresmikan dan langsung dioperasikan,”ungkapnya.
Kepala BP3D Kabupaten Natuna, Muestafa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna siap menyerahkan lahan seluas 1,7 hektare untuk pembangunan pelabuhan Samudera kepada pemerintah pusat sehingga proses pembangunan pelabuhan dapat segera dilaksanakan.
“Ya betul, kemarin pak Gubernur memberikan instruksi agar tanah itu segera diserahkan ke Kemenhub. Dan kami siap dengan itu dan akan segera kami serahkan,”kata Muestafa.
Ia menyebutkan, jumlah lahan yang ada sekarang belum cukup untuk memenuhi keperluan pembangunan pelabuhan tersebut karena keperluan lahannya diperkirakan bertambah sesuai keperluan.
Muestafa memperkirakan luas lahan yang akan diperlukan bila digabungkan dengan keperluan logistic base Migas sekitar 50 hektare.
“Cuma kita di pemerintah akan mencover lahan untuk pelabuhannya saja, sementara logistic base akan dicover oleh investasi yang ada. Mudah-mudah nanti kalau ada keperluan lahan tambahan kita segera bisa memenuhinya,” harap Muestafa.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Khaidir juga mengaku siap menyambut keinginan pemerintah pusat itu. Namun ia juga mengaku yakin lahan 1,7 hektar yang ada sekarang ini tidak bakal cukup untuk kelas pelahuhan samudera.
Menurutnya pelabuhan Samudera merupakan pelabuhan pelahuhan sekala terbesar di Indonesia yang mana pelabuhan kelas ini belum banyak adanya di tanah air.
“Ya kita siap menyerahkan lahan yang ada, cuma pasti nanti akan ada penambahan. Kalau kelasnya Samudera paling tidak memerlukan lahan 20 sampai 30 hektar. Apalagi kalau ditambah dengan logistic base Migas mungkin bisa sampai 50 hektare,” jelasnya.
Namun begitu ia juga mengaku pemerintah kabupaten Natuna siap menyiapkan lahan tambahan apabila diperlukan nanti pada tahap – tahap berikutnya.
“Tentu ini juga jadi tugas pemerintah daerah yang harus dilaksanakan. Jadi kita mesti siap memenuhi keperluan pembangunan itu di sisi lahan, kalau tidak pembangunan tidak akan bisa berjalan,”ujarnya. (red)
