Bursakota.co.id, Batam – Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad siap mengoptimalkan potensi kemaritiman Kepri. Setelah meluncurkan pemungutan retribusi area labuh jangkar di laut Kepri, potensi perikanan dan kelautan lainnya siap digarap.
“Ini semua sesuai dengan visi misi kami yaitu optimalisasi potensi kemaritiman. Apalagi Kepri 96 persennya adalah lautan. Muara dari semua ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ansar usai mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, di Batam, berapa hari lalu.
Gubernur Ansar memang bergegas bergerak ke Batam setelah lauching retribusi jasa labuh jangkar di Tanjungpinang. Saat itu, Gubernur meluncurkan empat titik baru retribusi labuh jangkar.
Gubernur Ansar memang fokus membangkitan ekonomi Kepri secara menyeluruh. Berbagai koordinasi terus dilakukan, termasuk dengan berbagai kementerian.
Sebelum bersama Menteri Wahyu, Senin (8/3) petang, Gubernur Ansar bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertemuan itu juga dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi Kepri secara menyeluruh.
Kepada Menko Airlangga, Gubernur Ansar meminta pemerintah pusat membantu secara penuh pemulihan ekonomi di Kepulauan Riau dengan program-program yang dibiayai dari pusat.
Menteri Wahyu, sebelum meninjau pelabuhan dan perusahaan pengalengan, juga meresmikan penggunakan Kapal Pengawasan Perikanan Hiu 16 dan Hiu 17 di Pangkalan PSDKP, Jembatan 2, Barelang. Saat peresmian itu, Sekdaprov H. TS. Arif Fadillah ikut melakukan pendampingan. Hadir juga Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman dan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin.
“Dengan adanya Kapal Hiu 16 dan Hiu 17 tentu akan menjadikan perairan laut Indonesia akan lebih aman terlebih terhadap pengawasan terhadap ilegal fishing,” kata Wahyu.
Peresmian kapal ini menjadikan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memiliki 30 unit kapal. Selain cepat dan stabil, dua kapal ini juga dibangun dengan teknologi kapal yang terkini.
Dua kapal ini, juga akan ditempatkan tak jauh dari perairan Kepri. Satu kapal ditempatkan khusus di perairan Kepri dan satu lagi di Selat Malaka.
Dengan pengawasan yang ketat, terutama dari ilegal fishing, Menteri Wahyu berharap nilai ekspor ikan dan hasil laut lainnya akan meningkat.
Wahyu menambahkan, pemerintah juga akan membangun posko di Natuna dalam waktu dekat ini.
Kehadiran kapal pengawasan dan posko-posko ini semakin menegaskan bahwa peran pemerintah langsung dirasakan oleh masyarakat.***
