Bursakota.co.id, Tanah Datar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna Penyampaian Pidato Sambutan Bupati Tanah Datar Masa Jabatan 2025-2030 dan Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar 2024, berlangsung di ruang sidang utama DPRD setempat.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita. Ia menyampaikan pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025.
“Sesuai keputusan Mendagri telah ditetapkan hasil pemilihan serentak tahun 2024, dan ditetapkan Eka Putra dan Ahmad Fadly sebagai bupati dan wakil bupati (wabup) terpilih masa jabatan 2025-2030,” ujar Anton di awal sambutannya, Rabu (5/3/2025).
Anton sebut, sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah (Pemda) maka seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar memberikan dukungan dan ucapan selamat atas ditetapkannya bupati dan wakil bupati periode 2025-2030.
“Selamat atas pelantikan bupati dan wakil bupati, semoga mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar,” ucapnya.
“Dan kepada masyarakat kami mengimbau, mari memberikan dukungan penuh kepada bupati dan wakil bupati dalam menjalankan program kerja demi kelanjutan pembangunan di Tanah Datar,” ulasnya.
Dalam kesempatan ini, Bupati Eka Putra, didampingi Wabup Ahmad Fadly menyampaikan sambutan dan pidato perdana di hadapan DPRD dengan tema “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).”
“Terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, KPU, Bawaslu, petugas keamanan dan penyelenggara Pemilu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjalankan tugas sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan baik, aman dan lancar sehingga Pilkada Badunsanak di Tanah Datar bisa kita capai.”
“Termasuk dukungan masyarakat di kampung halaman dan perantauan, organisasi politik dan ormas atas dukungannya, mari bersama menatap ke depan untuk membangun Kabupaten Tanah Datar bersama-sama,” ucap Bupati Tanah Datar itu.
Eka Putra mengungkapkan, membangun Tanah Datar ke arah yang lebih baik merupakan cita-cita kita bersama, yakni Tanah Datar yang Madani, yang Maju, Berkelanjutan dengan Dilandasi ABS-SBK .
“Tanah Datar Madani artinya kami memimpikan masyakat Tanah Datar yang beradap dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, serta supremasi hukum. Sedangkan Tanah Datar Maju maksudnya kami memimpikan Tanah Datar mempunyai kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhan, pendapatan perkapita tinggi, pengangguran dan kemiskinan rendah, SDM menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan infrastruktur yang baik dan harapan hidup yang tinggi,” jelasnya.
Bupati Eka Putra menambahkan, Tanah Datar berkelanjutan artinya pihaknya memimpikan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pendekatan dalam proses pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
“Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan serta tata kelola yang baik, di mana semuanya dilaksanakan dengan berlandaskan ABS-SBK yang menjadikan agama dan adat sebagai landasan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh,” imbuhnya.
Dalam mewujudkan mimpi tersebut, kata Eka Putra, bukan hal yang mudah, karena berbagai tantangan dan hambatan yang ada, bahkan salah satu tantangan terberat yakni penyesuaian anggaran dengan Pemerintah Pusat, di mana Pemda berkewajiban untuk memenuhi kewajiban atas proporsi belanja dalam APBD paling lambat 2027.
“Kewajiban tersebut di antaranya adalah pemenuhan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD dan belanja infrastruktur publik minimal 40 persen. Sedangkan saat ini belanja pegawai masih 44,59 persen, dan belanja infrastruktur publik baru mencapai 26,08 persen. Kondisi ini terasa berat karena APBD kita masih tergantung dana transfer pemerintah pusat, yakni 80,43 persen dari total APBD,” terangnya.
Di kesempatan ini, Bupati Eka Putra juga meminta Wabup Ahmad Fadly untuk memaparkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar untuk 5 tahun ke depan. “Menghadapi kondisi dan tantangan ini, perlu kerjasama dan kolaborasi Pemda, DPRD, Forkopimda, intansi vertikal, perguruan tinggi, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat untuk wujudkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan Berdasarkan ABS-SBK,” sebut Fadly.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Wabup Fadly, memaparkan delapan Misi Pembangunan Tanah Datar untuk 5 tahun ke depan.
Adapun Misi tersebut adalah:
Pertama. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
Kedua. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
Ketiga. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata dan UMKM serta peningkatan investasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, berkeadilan.
Ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita yang tinggi, meningkatkan produktifitas dan nilai tambah, meningkatnya investasi didukung infrastruktur yang baik dan meratanya pendapatan masyarakat.
Keempat. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efesien.
Kelima. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Keenam. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah.
Ketujuh. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
Kedelapan. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.
Rapat paripurna ini dihadiri 33 dari 35 anggota DPRD dan Bupati Eka Putra bersama Istri serta Wakil Bupati Ahmad Fadly bersama Istri, Forkopimda Tanah Datar dan Padang Panjang, Pj.Sekda Elizar, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, camat, wali nagari, ormas dan stakeholder terkait. (Warman)
