Bengkalis – DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan rapat paripurna laporan Pansus Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis sekaligus pengambilan keputusan pada Senin (24/02/2024).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha, S.E., M.IP., didampingi Wakil Ketua I M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, serta Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra, T.H.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha, menyampaikan bahwa pada rapat paripurna Senin, 10 Februari 2025 lalu, telah disahkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis. Setelah itu, Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan pembahasan melalui serangkaian rapat panitia khusus.
“Tujuan dari pembentukan Pansus ini adalah sebagai upaya untuk menyamakan pendapat dan menyatukan persepsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nantinya, kesamaan dan kesatuan pendapat tersebut akan diimplementasikan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 70 Tahun 2019,” ujar Septian Nugraha.
Dalam rapat paripurna, juru bicara Pansus, Hendra, S.T., menyampaikan bahwa penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat merupakan agenda rutin tahunan yang telah diamanatkan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
Selain itu, penyusunan pokok-pokok pikiran ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya, Pansus Pokok Pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas anggaran. Pokok-pokok pikiran yang telah dirangkum dalam rekapitulasi hasil reses dari masing-masing fraksi mencakup beberapa hal, di antaranya, mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur, mendorong upaya peningkatan dan pengembangan potensi pariwisata, meningkatkan pelayanan kesehatan.
Mendorong program pembangunan sumber daya manusia (SDM), menyelesaikan persoalan pelayanan Roro. menyelesaikan permasalahan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.
memberikan bantuan di bidang pertanian dan perkebunan. mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk membantu memfasilitasi proses penyelesaian alih fungsi lahan yang berstatus kawasan tetapi telah menjadi permukiman penduduk atau perkebunan masyarakat.
Terakhir, Septian Nugraha meminta tujuh fraksi untuk menyampaikan pendapat mereka. Ketujuh fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Bintang Demokrat Karya, dan Fraksi Amanat Perindo Persatuan. Pada prinsipnya, seluruh fraksi menyetujui rancangan keputusan dewan untuk ditetapkan sebagai keputusan dewan.(Bk/Mars/Humas)
