Bursakota.co.id, Batam – Wakil Ketua I DPRD Kota Batam sekaligus Koordinator Badan Anggaran, H. M. Kamaluddin menyampaikan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam tahun anggaran 2024 sekaligus untuk mendapatkan persetujuan dan pengambilan keputusan. Laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Batam disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (15/11/2023).
Wakil Ketua I DPRD Batam, Kamaluddin menyampaikan atas nama Badan Anggaran menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH, MH selaku pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Badan Anggaran DPRD kota Batam guna melaporkan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan Pemerintah Kota Batam atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batam sekaligus Koordinator Badan Anggaran, H. M. Kamaluddin menyampaikan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam tahun anggaran 2024.
Suasana Paripurna DPRD Batam
Selanjutnya, dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Batam, Komisi-Komisi serta Fraksi-Fraksi di lingkungan DPRD kota Batam, yang telah menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan terkait pembahasan Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2024.
Demikian juga ucapan terima kasih diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam yang secara paralel melakukan pembahasan bersama Banggar dalam pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2024 hingga tahapan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Batam dengan DPRD Kota Batam pada tanggal 10 Agustus 2023.
“Burung elang terbang sekawan, terbang tinggi menembus awan, terima kasih kepada seluruh anggota dewan, serta semua pihak yang terlibat dalam pembahasan,” Kamaluddin membacakan pantun.
Penyusunan dan pembahasan APBD di setiap tahun merupakan salah satu agenda yang sangat penting dari proses dan tahapan Penganggaran dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah sekaligus menjadi siklus dari rantai kesatuan pelaksanaan pembangunan secara integral dengan pembangunan tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Diperlukan sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan sehingga menghasilkan output yang terintegrasi dan saling mendukung, hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Jajaran Forkopimda Batam
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD diawali dengan penyampaian Ranperda oleh Walikota disertai penjelasan dan dilengkapi dokumen pendukung, maka pada tanggal 01 September 2023 Walikota Batam telah menyampaikan Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kota Batam. Dilanjutkan untuk dilakukan pembahasan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kota Batam dengan Batasan waktu sebagaimana tertuang pada Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tahun anggaran 2024 juga mengacu serta berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS Kota Batam tahun anggaran 2024 dan Peraturan Perundang Undangan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, secara efektif, efisien,transparan, akuntabel dan bermanfaat kepada masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera.
Merujuk pada tema secara Nasional terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus kebijakan fiskal nasional difokuskan pada; 1) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar; 2) penurunan stunting; 3) pengendalian inflasi; dan 4) peningkatan investasi.
Selain itu untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah juga mendorong untuk terus dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.
Mencermati angka pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,84 persen serta tahun 2023 diperkirakan meningkat menjadi 6,72 – 7,05 persen, hal ini melampaui pertumbuhan ekonomi dari Provinsi Kepri sebesar 5,77 persen serta pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,17 persen pada triwulan kedua.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batam sekaligus Koordinator Badan Anggaran, H. M. Kamaluddin menandatangani laporan Banggar DPRD Batam.
Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Wakil Ketua I DPRD Batam, Kamaluddin, Waka II DPRD Batam, Yunus Muda, dan Waka III DPRD Batam, Ahmad Surya serahkan laporan Badan Anggaran DPRD Batam pada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Badan Anggaran DPRD Kota Batam memberikan penekanan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat harus juga diiringi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah baik dari sektor Perpajakan, Dana Transfer dan Retribusi sehingga langsung berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sehingga mampu menumbuh dan menambah ketersediaan lapangan kerja yang layak sehingga mampu untuk menurunkan jumlah dan angka kemiskinan, baik kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan biasa.
Pertumbuhan ekonomi harus berkorelasi langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas taraf hidup, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022, kepada Pemerintah Daerah agar melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
Jumlah penduduk miskin ekstrem dan miskin biasa di Kota Batam mencapai angka 82.590 jiwa sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka yang menjadi indikator ketenagakerjaan di Kota Batam pada tahun 2022 tercatat 9,56 persen atau 81.121 jiwa. Pada tahun 2022, persentase kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam mengalami pertumbuhan yang berlawanan. Tingkat pengangguran terbuka Kota Batam menurun namun persentase kemiskinan mengalami kenaikan. Untuk mengatasi hal ini melalui Pembahasan APBD tahun 2024 Badan Anggaran DPRD Kota Batam meminta kepada Pemerintah Kota Batam mencari formulasi secara konvergen dan terintegrasi dalam mencarikan solusi.
Untuk itu sebagai langkah awal agar Pemerintah Daerah mengupayakan serta mempunyai data base tersendiri di luar data dari Kementerian Sosial terkait angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Batam dengan begitu program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Belanja Pemerintah Daerah melalui APBD dapat tepat sasaran sehingga mampu menyelesaikan masalah.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tumbuh positif, maka terhadap target penerimaan pendapatan juga harus semakin dioptimalkan agar rencana penerimaan pada APBD Tahun 2024 dapat terealisasi , demikian juga penerimaan dari dana transfer berupa potensi penerimaan insentif fiskal untuk lebih dilakukan intensifikasi
Beberapa hal khusus yang harus menjadi atensi dan perhatian Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 telah diatur dan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Ranperda APBD Kota Batam Tahun 2024 disahkan sebesar Rp 3.536.328.182.818.
Paripurna itu sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto, didampingi Wakil Ketua I DPRD Batam, Kamaluddin, Waka II DPRD Batam, Yunus Muda, dan Waka III DPRD Batam, Ahmad Surya, serta dihadiri anggota DPRD Batam, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan juga Forkopimda Batam. (*)
