Bursakota.co.id, Natuna – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk memperhatikan, dan menggesa percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna dengan sistem keroyokan dari dana APBN dan APBD Provinsi Kepri.
“Pintu sudah terbuka lebar tinggal kita tindak lanjuti saja, pembangunan daerah perbatasan bukan hanya bidang pertahanan, namun aspek kesejahteraan masyarakat juga menjadi prioritas pemerintah pusat,”ujar Ansar kepada sejumlah wartawan usai rakor bersama Menkopolhukam dan Mendagri di kantor Bupati Natuna, Bukit Arai Selasa (23/11).
Ansar menyambut baik, terbukanya pintu percepatan pembangunan dari pemerintah pusat untuk provinsi kepri, terutama bagi kabupaten Natuna yang berada di perbatasan NKRI.
“Bagus, masalah ini mau saya kejar tidak hanya Natuna dan Anambas, nanti kita akan duduk bersama-sama, segala usulan-usulan itu harus kongkrit nanti kedua Bupati akan kita bawa ke pak Menko, dalam rakor dipusat kepala daerah harus hadir, karena ini kesempatan bagi kita untuk memajukan daerah,”ujar Ansar.
Dikatakan Gubernur Ansar, dalam konferensi pers sudah dipaparkan sebuah komitmen oleh Kemendagri Tito Karnavian, bahwa membangun sebuah daerah perbatasan bukan hanya di bidang pertahanan saja, namun aspek kesejahteraan masyarakat juga di perhatikan.
“Artinya pintu sudah terbuka lebar tinggal kita tindak lanjuti saja secara bersama-sama,”ujarnya.
Dilain sisi, Ansar mengakui bahwa, ketersediaan dana untuk pembangunan di Provinsi Kepri memang sangat terbatas.
“Saya akui bahwa anggaran kita terbatas untuk membangun kepri, tingkat kesulitan yang luar biasa harus disampaikan ke pemerintah pusat,”tambahnya.
Ketika disinggung masalah pemekaran Provinsi Natuna dan Anambas, Ansar mengatakan dalam rapat bersama Kemendagri tadi belum dibahas.
“Saya dengar proses pemekaran ini masih di bawah, jika moratoriumnya dibuka nanti kan ada peluang, kalau menurut saya persiapan untuk pemekaran dari awal lebih bagus kan untuk kesejahteraan,”tutupnya.***(don)
